Pemerintah Prancis telah mengesahkan undang-undang baru yang melarang anak di bawah usia 15 tahun mengakses platform media sosial. Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif paparan konten digital yang tidak terkontrol.
Selain pelarangan media sosial, undang-undang tersebut juga memperluas larangan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus.
Latar belakang kebijakan ini berakar dari kekhawatiran yang telah berkembang selama beberapa tahun terakhir terkait kecanduan digital di kalangan remaja. Pemerintah Prancis sebelumnya telah menerapkan larangan ponsel di sekolah sejak 2018, namun undang-undang terbaru ini memperluas cakupannya ke ranah media sosial secara lebih komprehensif.
Dari sisi teknologi, penerapan aturan ini menuntut platform untuk mengembangkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Perusahaan teknologi besar kemungkinan akan diminta berinvestasi pada mekanisme autentikasi yang tidak mengorbankan privasi pengguna.
Analisis dampak kebijakan menunjukkan bahwa langkah Prancis ini dapat menjadi preseden bagi negara-negara Eropa lainnya. Banyak ahli teknologi dan psikologi anak menilai bahwa pembatasan akses digital pada usia dini dapat membantu mengurangi risiko gangguan tidur, kecemasan, serta penurunan kemampuan sosial secara langsung.
Selain itu, kebijakan ini juga mendorong peran aktif orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak. Sekolah dan komunitas pendidikan diharapkan turut serta memberikan edukasi literasi digital yang lebih intensif sebagai pelengkap larangan tersebut.
Implementasi undang-undang ini akan diawasi oleh otoritas komunikasi digital Prancis dengan sanksi bagi platform yang tidak mematuhi. Fokus utama tetap pada keseimbangan antara perlindungan anak dan kebebasan akses informasi yang sesuai usia.
